NAMA            : NUR SYAHID

KELAS           : 3 DD 03

NPM               : 35209270

TUGAS          : ASPEK HUKUM DALAM BISNIS ( Bulan Ke 1)

  1. 1.     Hukum perdata

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat,perkataan hukum pertada dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.

Sistimatika hukum

Sistimatika hukum perdata kita (BW) ada dua pendapat pendapat pertama yaitu dari pemberlaku undang – undang berisi:

Buku I   : berisi mengenai orang didalamnya diatur hukum tentang diri  seorang dan hukum

Kekeluargaan

Buku II   : Berisi tentang hal benda,dan di dalamnya diatur hukum kebendaan dan hukum waris

Buku III  : Berisi tentang hal perikatan,di dalam diatur hak – hak dan kewajiban timbal balik

Antara orang – orang atau pihak – pihak tertentu.

Buku IV  : Berisi tetang pembuktian dan daluarsa.di dalamnya diatur tentang alat – alat

Pembuktian dan akibat – akibat hukum yang timbul dari adanya daluwarsa itu

Pendapat yang kedua menurut Ilmu hukum/doktrin dibagi dalam 4 bagian yaitu:

I.Hukum tentang diri seseorang (pribadi)

Mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum,mengatur tentang prihal kecakapan untuk memilliki hak – hak dan kecakpan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak –hak itu dan selanjutnya tentang hal – hal yang mempengaruhi kecakapan – kecakapan itu

II.Hukum kekeluargaan

Mengatur prihal hubungan – hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu :

  • Perkawinan beserta hubungan dalm lapangan hukum kekayaan antara suami dengan isteri,hubungan antara orang tua dan anak,perwalian,dan curatele

III.Hukum kekayaan

Mengatur prihal hubungan – hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang maka yang di maksudkan ialah jumlah dari segala hak dari kewjiban orang itu dinilaikan dengan uang.

IV.Hukum warisan

Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal,disamping itu hukum warisan mengatur akibat – akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang

2.HUKUM PERIKATAN

Perikatan ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antar dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya.

  • SUMBER – SUMBER HUKUM PERIKATAN

Mengenai sumber – sumber perikatan, oleh undang – undang diterangkan,bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu perstujuan (perjanjian) atau dari undang – undang perikatan yang lahir dari undang – undang dapat dibagi lagi atas perikatan –perikatan yang lahir dari undang – undang saja dan yang lahir dari undang –undang karena suatu perbuatan orang.

3.HUKUM PERJANJIAN

Perjanjian adalah perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perkataan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaameming).

  • MACAM – MACAM PERJANJIAN

a.perikatan bersyarat (voorwaardelijk)

perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.

 b.perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (tijdsepaling)

perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan wktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang  pasti terjadi akan datang meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya

c.perikatan yang membolehkan memilih (alternatif)

ini adalah suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi,sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya ia boleh memilih apakah ia akna memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupiah

d.periktan tanggung – menanggung (hoofdelijk atau solidair)

suatu perikatan dimana beberapa orang bersama – sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan,atau sebaliknya.

              e.perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

suatu perikatan dapat dibagi atau tidak,tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi

              f.perikatan dengan penetapan hukuman (strafbeding)

untuk mencegah jaangan sampai si hutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya,dalam pratek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hikuman,apabila ia tidak menepati kewajibannya.

  • SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Untuk sahnya suatu perjanjiaqn diperlukan empat syarat :

1.sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2.kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3.suatu hal tertentu

4.suatu sebab yang halal

About these ads